Semarang, Kabarku.net- Fraksi PKS DPRD Jawa Tengah (Jateng) meminta pemerintah membatalkan kenaikan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi yang memberatkan para petani di tengah pandemi Covid-19.
“Pemerintah sangat tidak peduli terhadap nasib petani dan kontribusi petani tidak dihargai. Pertumbuhan sektor pertanian yang positif di 2020 dikasih kado pahit kenaikan HET pupuk bersubsidi” kata Sekretaris FPKS DPRD Jateng, Riyono di Semarang, Selasa (5/1).
Kenaikan HET pupuk bersubsidi tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tertanggal 30 Desember 2020.
Pemerintah telah menetapkan harga baru HET beberapa jenis pupuk bersubsidi sektor pertanian dengan rata-rata kenaikan di atas 30%.
“Kenaikan HET secara diam-diam ini membuat petani sangat terpukul, karena harga tidak terjangkau, serta semakin langka saat masa tanam tiba,” ujar Riyono.
Baca juga :
- Arab Saudi Wajibkan Jamaah Haji 2021 Vaksin Covid-19
- Saat Ganjar dan Risma Nikmati Pijatan Terapis Disabilitas
- Demokrat Jateng Tak Akui Hasil KLB yang Tetapkan Moeldoko Ketua Umum
- Tim MRI-ACT Beri Pelayanan Kesehatan Warga Korban Banjir Semarang
- Keteguhan Iman Bilal Bin Rabbah
Berdasarkan Permen Pertanian itu, HET pupuk urea naik Rp450/kilogram dari semula Rp1.800/kilogram pmenjadi Rp2.250/kilogram.
HET pupuk SP-36 naik Rp400/kilogram, semula Rp2.000/kilogram menjadi Rp2.400/ kilogram. HET pupuk ZA naik Rp300/ kilogram menjadi Rp1.700/ kilogram, dari semula Rp1.400/ kilogram.
Pupuk organik granul naik sebesar Rp300/kilogram, yang semula Rp500/kilogram menjadi Rp800/ kilogram, dan , pupuk NPK tidak mengalami kenaikan HET, masih tetap Rp2.300 /kilogram.
Lebih lanjut Riyono menyatakan, tidak mengetahui alasan pemerintah menaikan HET pupuk bersubsidi ditengah kondisi pandemi Covid-19.
“Petani adalah kelompok rentan di pedesaan yang hidupnya sangat tergantung dengan hasil produksinya. Harusnya bukan dinaikan, tetapi diberi subsidi langsung ke petani,” ujarnya.
Kebijakan yang nyaris tidak terdengar ini, imbuh Riyono, membuat petani akan semakin susah, demo di pusat dan daerah iakhir 2020 nampaknya tidak membuka mata hati pemerintah.
“Kami mita pemmerintah batalkan kenaikan HET pupuk bersubsidi,” tandasnya.
Menurutnya, bila masih HET pupuk bersubsidi tidak dibatalkan, akan mengancam produksi nasional dan bahkan kedaulatan pangan.
“Pak Gubernur harusnya berani menyampaikan usulan pembatalan HET itu kepada Presiden Jokowi, karena Jateng adalah sentra produksi pangan nasional. Jika pupuk langka, petani jadi korbannya,” ujar Riyono.
