Semarang, Kabarku.net – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyatakan, kesiapakan melaksanakan kebijakan pemerintah pusat memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
Pemerintah akan memperpanjang PPKM Jawa-Bali mulai 25 Januari hingga 8 Februari 2021 karena kasus Covid-19 belum turun. Sebelumnya PPKM diberlakukan 11-25 Januari 2021.
Menurut Ganjar, seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah (Jateng) telah siap 100% untuk menerapkan PPKM.
“Saat ini kami masih menunggu keputusan perpanjangan PPKM. Kalau melihat PPKM pertama hasilnya belum menggembirakan menurunkan kasus Covid-19. Memang penting untuk mempertimbangkan perpanjangan itu, agar bisa menekan angka kasus Covid-19,” katanya.
Bila nantinya dilakukan perpanjangan PPKM, lanjut Ganjar, 35 kabupaten dan kota sudah siap untuk melaksanakan. Meski semula PPKM hanya diberlakukan di tiga wilayah yakni Semarang raya, Solo raya, dan Banyumas raya.
Baca juga :
- Undip Sumbang 3 Robot Gratis Kepada Pemkot Semarang
- Polda Jateng Putar Balik 5.928 Kendaraan Pemudik
- Luar Biasa, Tiap Dua Pekan Wartawan PWI Jateng Khatamkan 30 Juz Alquran
- Cegah Covid-19, Ganjar Minta Pemerintah Hentikan Sementara Transaksi Dagang Negara Asing
- Panggung Kahanan Berakhir, Terkumpul Donasi Untuk Seniman Jateng Rp90,9 Juta
“Jadi kalau nanti diberlakukan perpanjangan PPKM, tidak perlu diperluas jangkauannya karena 100 persen semua sudah melakukan. Solidaritas bupati dan walikota sangat hebat, karena mereka punya kesadaran sendiri untuk bersama-sama menerapkan PPKM,” jelasnya.
Ganjar juga meminta kepada masyarakat ikut mendukung suksesnya program PPKM tersebut. Keberhasilan PPKM tergantung peran serta masyarakat, sambil terus mendorong percepatan program vaksinasi.
Terkait kesiapan anggaran untuk mengantisipasi dampak dari pemberlakuan perpanjangan PPKM, Ganjar menyatakan, terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat tentang payung hukum anggaran.
“Kami terus bekomunikasi dengan pusat agar mendapatkan payung hukum, apakah kita perlu refocusing dan seterusnya. Tapi sambil menunggu aturan itu, saya sudah menyiapkan anggaran sehingga ketika aturan turun langsung bisa dieksekusi,” ujar Ganjar.
Beberapa mata anggaran yang bisa dilakukan penyesuaian, menurut Ganjar, agar dilakukan rasionalisasi untuk mengantisipasi adanya dampak-dampak pemberlakuan PPKM.
“Saya minta minimal Rp1 trilin disiapkan, tapi bisa berkembang lagi, sambil memantau dampak-dampaknya. Mudah-mudahan masyarakat bisa bertahan, tapi kalau tidak, negara harus hadir membantu,” tandanya.
