Semarang, Kabarku.net – Pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Tengah, pemerintah daerah, dan instansi terkait perlu melakukan koordinasi menghadapi La Nina guna melakukan langkah antisipasi bencana banjir dan tanah longsor.
Mengingat Badan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan pengaruh La Lina bisa meningkatkan curah hujan mencapai 40% dari hujan normal.
Hal ini diungkapkan Ketua Komisi E DPRD Jateng Abdul Hamid pada Prime Topic Trijaya FM bertajuk “Mitigasi dan Siaga Fenomena La Nina” di Gets Hotel, Semarang, Senin (19/10).
Menurut Abdul Hamid, koordinasi Pemprov Jateng dan pemerintah kabupaten/kota dan instansi terkait tersebut untuk menyiapkan tenaga, peralatan, dan alokasi anggaran serta lainnya.
Selain itu juga kesiapan rumah singgah untuk pengungsi, jalur evakuasi warga yang pengungsi, serta kesehatan berupa obat-obatan, dan tenaga medis.
Baca juga :
- Ganjar Sidak Ke RSUD Kartini Jepara Dapati Pasien Diduga Covid Terlantar di Depan IGD
- Himakom Unisri Solo Gelar Sosialisasi School From Home Selama Pandemi Covid
- Undip Terima 3.257 Mahasiswa Baru Jalur SBMPTN, Jurusan Psikologi Paling Favorit
- Pemerintah Fokus Persiapkan Haji 2022, Lebih Dini Komunikasi dengan Arab Saudi
- Ganjar Minta Bupati/Wali Kota Zona Merah Covid Buat Kesepakatan Bersama Agar Tak Terjadi Gesekan
“Masyarakat sekitar dan pemerintah daerah juga perlu persiapkan secara matang dengan bersumber pada data bencana di daerah masing-masing,” ujar anggota dewan dari Fraksi PKB ini.
Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Semarang Tuban Wiyoso dalam kesempatan sama mengatakan, hujan sudah mulai mengguyur sebagian wilayah Jateng dan mulai meningkat pada bulan November hingga Desember 2020.
“Puncak curah hujan di Jateng diperkirakan pada Januari hingga Februari 2021. Keadaan ini harus diwaspadai masyarakat dan pemerintah melakukan langkah antisipasi terjadinya banjir,” ujar dia.
Sementara, Kasi Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencan Daerah (BPBD) Jateng Adi Widagdo menjelaskan sudah melakukan mitigasi kebencanaan serta melakukan langkah-langkah penanganan.
Kepada warga yang tinggal di daerah rawan banjir dan tanahg longsor agar bisa membaca tanda alam atau fenomena alam sehingga bisa menyelamatkan diri dan harta benda dari bencana.
BPBD Jateng, lanjut Adi, telah melakukan pemantauan situasi di lapangan, mendirikan posko di daerah, serta menyiapkan logistik, dan peralatan.
“Logistik disipakan di BPBD kabupaten/kota sehingga ada masyarakat membutuhan bisa cepat disalurkan,” kata dia.
Sedangkan, dosen Geografi FIS Universitas Negeri Semarang (Unnes) Erni Suharini menyatakan, masyarakat perlu diberikan edukasi masalah kebencanaan sehingga bisa sadar terhadap bencana.
“Sejak anak menjalani pendidikan anak usia dini (Puad) sudah mendapatkan pendisikan tentang kebencanaan, sehingga dapat meningkatkan partisipasi dalam hal kebencanaan. Pendidikan tidak hanya ditujukan bagi masyarakat terdampak bencana tapi seluruh masyarakat,” ujar dia.
