Semarang, Kabarku.net – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dan DPRD Kota Semarang segera mengesahkan Perda RTRW yang mengatur tentang LP2B guna mencegah alih fungsi lahan pertanian.
Wakil Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryati Rahayu mengatakan, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ditetapkan seluas 2.500 hektare.
“Lahan pertanian seluas 2.500 hektare dijadikan lahan lestari sudah ditetapkan sehingga tidak bisa diubah lagi,” katanya, Kamis (24/9).
Lahan pertanian tersebut ada di beberapa wilayah, seperti Kecamatan Ngaliyan, Kecamatan Tugu, Kecamatan Mijen, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Genuk dan Kecamatan Pedurungan.
Menurut, Ita panggilan wakil wali kota Semarang ini, lahan sawah lestari seluas 2.500 hektare tidak bisa diutak-atik lagi untuk kepentingan lain, seperti pabrik, perumahan, dan pendididkan.
Baca juga :
- FSPMI Jateng Laporkan Pemotongan THR Pekerja Outsourcing PLN ke Disnakertrans
- Modena Luncurkan Water Heater Seri ES 15 SKY dan ES 30 SKY Berteknologi IoT di Jateng
- Ganjar Panjat Bak Truk Guna Pastikan Tak Angkut Pemudik
- Kejari Kota Semarang Sediakan Layanan “Curhat Mas Adhi”
- Mbah Katini Sumringah Rumahnya Dapat Sambungan Listrik Gratis
“Pemkot Semarang dan DPRD Kota Semarang sudah berkomitmen menjaga lahan sawah lestari tersebut untuk pertanian,” tandasnya.
Pemkot Semarang sambung Ita, juga akan memanfaatkan lahan-lahan produktif yang selama ini belum dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian guna mendukung ketahanan pangan masyarakat.
Lahan tersebut, nantinya akan digunakan untuk tanaman pendamping beras, seperti singkong, ubi jalar, sukun, dan lainnya.
“Jadi lahan-lahan yang selama ini masih tidak terurus akan dimanfaatkan dengan tanaman produktif,” ujarnya.
Sementara, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo sebelumnya mengatakan, untuk mencegah alih fungsi lahan telah diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang LP2B di daerah.
Menurut Mentan, pemerintah daerah agar memiliki kepedulian untuk melindungi lahan pertanian di daerah masing-masing guna mendukung ketahanan panganan nasional.
“Pemerintah daerah agar memberikan perhatian serius terhadap LP2B,” harap Mentan.
