Semarang, Kabarku.net – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkau) setelah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan selama lima kali nonstop, berturut-turut.
Penghargaan diserahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani susai membuka acara Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 secara daring, Selasa (22/9).
Rakornas diikuti seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Indonesia, termasuk Ganjar Pranowo yang sekaligus menerima penghargaan tersebut.
Kemenkeu memberi penghargaan kepada pemerintah daerah (pemda) dalam dua kategori yakni yang telah meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut dan 10 kali WTP berturut-turut.
Selain Pemprov Jawa Tengah (Jateng), berapa pemerintah kabupaten (Pemkab) dan pemerintah kota (Pemkot) di di Jateng mendapat penghargaan yang sama, antara lain Pemkab Banjarnegara, Banyumas, Blora, Boyolali, Grobogan.
Baca juga :
- Kepala SMP di Semarang Menginginkan Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah
- Artidjo Alkostar, “Momok” Koruptor Indonesia Meninggal Dunia
- Balai Bahasa Jateng Gelar Penghargaan Prasidatama 2021
- Ganjar Pantau Banjir di Kaligawe Semarang Sudah Mulai Surut
- Pucang Argo Community Gelar Baksos Korban Puting Beliung Demak
Pemkab Karanganyar, Kudus, Pati, Pekalongan, Purworejo, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Temanggung, Wonogiri, dan Pemkot Pekalongan.
Sementara untuk Pemkot Solo dan Pemkab Jepara meraih penghargaan WTP 10 kali berturut-turut.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, Pemprov Jateng sebenarnya telah mendapat WTP sembilan kali berturut-turut.
“Kami mendapat penghargaan dari Menteri Keuangan untuk kategori WTP lima tahun berturut-turut. Sebenarnya sudah sembilan tahun berturut-turut tetapi karena gradenya di bawah sepuluh, maka terima kasih mendapatkan perhatian,” katanya.
Ganjar meminta agar catatan bagus terkait WTP tersebut tidak dicederai atau dinodai dengan persoalan seperti korupsi, seperti yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sambutannya.
Untuk itu, ia meminta Pemprov Jateng dan Pemkab/Pemkot agar dapat mengelola uang negara dengan baik negara dengan baik.
Menurut Ganjar, adanya pandemi Covid-19 pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan WTP sehingga perlu diperhatikan adalah berkaitan dengan dana refocusing agar semua pihak prudent dan harus hati-hati.
“Jangan sampai dana dibelanjakan dengan gampang tetapi akuntabilitas kurang. Ini akan menodai WTP,” tandasnya.
Guna menjaga akuntabilitas dana refocusing tersebut, sambung Ganjar, caranya adalah menyiapkan anggaran secara rinci, digunakan untuk belanja apa, dan kapan eksekusinya.
Setelah melalui proses itu maka filter terakhir adalah Inspektorat Provinsi Jateng yang akan mereview anggaran belanja yang diajukan tersebut.
“Inspektorat Provinsi Jateng menjadi benteng terakhir sebelum uang itu keluar. Agak lama kesannya tetapi ini bisa coba untuk mengamankan dan transparan. Kalau ini bisa didukung maka kami senang,” ujar Ganjar.
