Semarang, Kabarku.net – Dana aspirasi bagi desa-desa di Kabupaten Semarang disalurkan tanpa membedakan pilihan politik masyarakat dan perangkat desa
Menurut Ketua DPRD Jateng, Bambang Kusriyanto semua desa akan mendapatkan jatah dana aspirasi yang relatif sama.
“Tidak melihat apakah suara saya di desa itu banyak atau sedikit. Semua dapat bantuan dana aspirasi,” katanya saat reses penyerapan aspirasi bersama para kepala desa se-Kecamatan Kaliwungu, Susukan, Kaliwungu, Getasan, dan Tengaran di Rumah Makan Joglo Ndelik, Kabupaten Semarang, Selasa (11/8).
Lebih lanjut ia, mengatakan, sebagai legislator ingin menyejahterakan masyarakat yang sudah diwakilinya hingga saat ini duduk sebagai ketua DPRD Jateng.
Menurut Bambang, pembangunan di Kabupaten Semarang harus berjalan dengan baik dan merata di semua desa.
“Kalau saya bedakan berdasar pilihan politik kasihan rakyatnya karena ada desa yang bisa membangun dan ada yang tidak bisa,” ujar mantan ketua DPRD Kabupaten Semarang.
Meskipun demikian, sambung ia, komunikasi yang baik dan intens diperlukan antara kepala desa dengan jajaran eksekutif Kabupaten Semarang dan pemerintah provinsi Jateng.
Baca juga :
- Gelar Operasi, Polda Jateng Dapati Tempat Hiburan Malam Langgar Jam Operasional PPKM Skala Mikro
- Riyono Salurkan Bantuan Perahu Karet Untuk Tangani Banjir Pekalongan
- Siswa SMP Buat Smart Face Shield Alat Ukur Suhu Tubuh Gantikan Thermo Gun
- 11 SD Gugus II RA Kartini Solo Deklarasi Sekolah Ramah Anak
- Abu Jahal (Penerus generasi Fir’aun)
Serta dengan jajaran legislatif di DPRD Kabupaten Semarang dan DPRD Jateng, termasuk dengan anggota DPR RI dari dapil Jateng 2.
“Kalau kepala desa dan kepala daerah serta anggota DPRD dan DPR RI sudah linier dan didukung komunikasi yang baik saya rasa mudah untuk membangun desa, karena semua sudah sepaham,” jelas Bambang.
Politisi PDI Perjuangan ini berpesan kepada anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Semarang yakni Gunawan Tri Rahmadi, Pujo Pramujito dan Riska yang mendampinginya dalam Reses rajin turun ke desa dan menjalin komunikasi dengan warga.
“Anggota Fraksi PDIP DPRD harus bertanggungjawab terhadap pembangunan desa di daerah pemilihnya. Jangan turun ke desa kalau mau pemilu saja,” tandas Bambang.