Salatiga, Kabarku.net — PPP Jawa Tengah menggelar Halaqoh Ulama PPP Jateng di Ponpes Nurul Asna Salatiga, Kamis (2/7/2020). Halaqoh dihadiri oleh Wakil Ketua Majelis Syariah DPP PPP KHA Haris Shodaqoh, Ketua DPW PPP Jateng H Maruhan Samsurie dan Ketua Majelis Syariah DPW Jateng KH Abdullah Ubab Maimoen, dan para ulama Jateng.
Ketua DPW PPP Jawa Tengah Masruhan mengatakan halaqoh ulama PPP Jateng ini menghasilkan beberapa keputusan penting, diantaranya tentang umat Islam dan Pancasila. Bahwa dalam sejarah Bangsa Indonesia ini umat Islam sudah banyak berkurban, yakni mulai sejak Pancasila dirumuskan dengan “mengorbankan” Piagam Jakarta guna menjaga keutuhan bangsa di awal kemerdekaan.
Umat Islam juga menjaga Pancasila dengan darah dan nyawa dari kudeta PKI pada rezim Orde Lama, sampai “pengorbanan” menerima azas tunggal pada rezim Orde Baru.
“Pada era reformasi sekarang, umat Islam tetap harus menjaga Pancasila dari upaya-upaya yang bisa memberi peluang masuknya ideologi komunis dan ideologi-ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila,” kata Masruhan yang juga ketua Fraksi PPP DPRD Jateng ini.
Selain itu, kata Masruhan, halaqoh ulama’ ini juga sepakat agar meminta kepada DPP PPP agar mengintruksikan anggota fraksi PPP DPR RI untuk teguh memegang prinsip untuk tidak meneruskan pembahasan RUU HIP. Karena RUU HIP dinilai bisa merendahkan posisi Pancasila dan memunculkan penafsiran sesuai dengan kepentingan kejuasaan atau rezim.
Wakil Ketua Majelis Syariah DPP PPP KHA Haris Shodaqoh mengatakan sikap PPP teguh untuk menolak meneruskan pembahasan RUU HIP. Penolakan pembahasan RUU HIP ini juga sebagai bentuk menghargai sikap para ulama dan ormas Islam seperti NU dan Muhammdiyah.
“PPP sebagai partai pendukung pemerintah harus loyal, namun tetap harus jelas memerankan prinsip amar makruf nahi munkar. Dalam RUU HIP PPP harus tegas menolak untuk melanjutkan pembahasannya. Soal RUU HIP ini, kami juga menyayangkan, kenapa DPP tidak minta arahan Majelis Syariah te,” tegas Haris Shodaqoh.
Sementara, KH Habib Ichsanuddin mengatakan kalau PPP tidak menghargai perjuangan sebagian besar umat Islam, apalagi kalau bertentangan dengan mayoritas umat, maka PPP akan berakhir sejarahnya pada pemilu 2024.
Baca Juga :
- Undip Sumbang 3 Robot Gratis Kepada Pemkot Semarang
- Polda Jateng Putar Balik 5.928 Kendaraan Pemudik
- Luar Biasa, Tiap Dua Pekan Wartawan PWI Jateng Khatamkan 30 Juz Alquran
- Cegah Covid-19, Ganjar Minta Pemerintah Hentikan Sementara Transaksi Dagang Negara Asing
- Panggung Kahanan Berakhir, Terkumpul Donasi Untuk Seniman Jateng Rp90,9 Juta
“PPP harus pro aspirasi umat Islam. Kalau tidak pro, maka pemilu 2024 PPP bisa tidak masuk parlemen alias sejarah PPP berakhir,” tegasnya.
Ketua Majelis Syariah PPP Salatiga KH Rofiq mengatakan, dalam menghadapi pemilu 2024, PPP tidak boleh menjadi partai abu-abu. Jika sampai demaikian, maka akan sulit mendapat dukungan dari umat Islam sendiri dan suara PPP akan hancur. “Menghadapi pemilu 2024 PPP harus dipimpin oleh figur yang tegas pembelaannya kepada umat dan dekat dengan ulama. PPP jangan menjadi partai “abu-abu” sikap pilitiknya. Pada tahun 2019 kita sudah kehilangan kepercayaan umat,” tegas KH Rofiq. ri
