Semarang, Kabarku.net – Komisi D DPRD Jawa Tengan mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah memprioritaskan anggaran penanganan rob di beberapa kabupaten/kota.
Rob yang terjadi di beberapa daerah tersebut seperti Kota Pekalongan, Kebupaten Demak, Kota Semarang mengakitbatkan lebih dari 12 ribu kebanjiran.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah (Jateng) Hadi Santoso, menyatakan prioritas itu menyangkut anggaran maupun serta koordinasi lintas sektor, karena rob sudah terjadi bertahan-tahun serta kondisinya semakin parah.
Menurut Hadi, kebijakan anggaran Pemprov Jateng untuk penanganan rob masih setengah-setengah, jauh dari ideal. Berbeda untuk anggaran infrastruktur jalan dan jembatan.
“Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, anggaran untuk penanggulangan tanggul pantai maupun perbaikan saluran di daerah rob tidak pernah lebih dari Rp50 miliar tiap tahunnya untuk seluruh Jateng,” katanya, Senin (6/7).
Untuk penanganan rob, lanjut anggota dewan dari FPKS ini idealnya setiap tiap tahun minimal Rp175 miliar guna perbaikan tanggul pantai, perbaikan saluran, serta perbaikan sistem pompa.
Pemprov Jateng, lanjut Hadi, hendaknya bisa belajar dari Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dalam penanganan rob dengan mensuport anggaran dan melakukan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) serta instansi.
“Ternyata sangat terasa pengurangan dampak rob di Kota Semarang menurun drastis cakupan wilayah,” ujarnya.
Hadi mendesak anggaran penangan rob menjadi jadi prioritas pada APBD 2021 Jateng, khusunya itu untuk penangan rob di Sayunh, Demak serta pekalongan.
Sesuai Perpres 79/2019 penangangan rob terintegrasi Percepatan Ekonomi Brebres-Kendal sudah ada payung hukumnya, tinggal serius atau ada.
“Tahun 2020 sangat memprihatinkan, karena akibat refocusing untuk penanganan Covid 19, ada rasionalisasi anggaran untuk penanganan rob tinggal kurang lebih 25 persen dari anggaran direncanakan, sehingga praktis hanya untuk menenuhi kebutuhan rutin dan darurat bencana, belanja modal terkena kena rasionalisasi,” jelasnya.
Bila bencana rob tidak segera ditangani, lanjut Hadi, akan memicu potensi tranmisi lokal penyebaran Covid-19 karena muncul kerumunan, protokoler susah diterapkan, untuk berdiam di rumah juga susah.
“Pada perubahan APBD 2020 berharap untuk penanganan Rob anggarannya dapat dikembalikan agar minimal ada tindakan kedaruratan,” harapnya. Ins
