Semarang, Kabarku.net – Pandemi Covid-19 yang berlangsung lebih dari tuga bulan ini membuat pondasi ekonomi di Jawa Tengah goyah.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jawa Tengah (Jateng) Riyono mengatakan, ekonomi Jateng hanya mampu tumbuh sebesar 2.6%.
“Artinya pergerakan ekonomi di tengah masyarakat melambat, kinerja industri turun yang disertai melemahnya daya beli masyarakat,” katanya.
Saat ini, sambung Riyono, mencari sumber anggaran di luar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sangat susah sehingga 91.7% masyarakat Jateng hanya memiliki satu sumber pendapatan.
Dampak pandemi Covid-19 yang berkepanjangan menyebabkan aktifitas ekonomi melambat sehingga pemerintah harus lebih agresif dalam belanja APBD yang sekarang penyerapannya masih rendah yakni 29,3%.
Baca juga :
- Ganjar Sidak Ke RSUD Kartini Jepara Dapati Pasien Diduga Covid Terlantar di Depan IGD
- Himakom Unisri Solo Gelar Sosialisasi School From Home Selama Pandemi Covid
- Undip Terima 3.257 Mahasiswa Baru Jalur SBMPTN, Jurusan Psikologi Paling Favorit
- Pemerintah Fokus Persiapkan Haji 2022, Lebih Dini Komunikasi dengan Arab Saudi
- Ganjar Minta Bupati/Wali Kota Zona Merah Covid Buat Kesepakatan Bersama Agar Tak Terjadi Gesekan
“APBD menjadi satu-satu yang bisa diharapkan untuk menggerakan perekonomian, sehingga agar segera dibelanjakan,” pintanya.
Bila pemerintah provinsi Jateng tidak segera membelanjakan APBD, menurut Riyono akan berdampak semakin melemahnya perekonomian sehingga berimbas naiknya angka kemiskinan.
Menurutnya, jumlah rakyat miskin di Jateng per Juni 2020 sebanyak 4.020.056 jiwa atau naik 340 ribu dari 2019 sebanyak 3.68 Juta.
“Kenaikan angka kemiskinan di kota sebesar 8.99 persen dan di pedesaan sebesar 12.80 persen. Ini berarti Kebijakan Pemprov Jateng belum maksimal dalam menangani Covid-19,” tandas Riyono.
Selain kemiskinan bertambah, Riyono menjelaskan angka pengangguran di Jateng juga terus bertambah. Pada Februari 2020 tercatat sebanyak 800.000 orang atau 6,42%.
Kondisi penggangguran ini dikhawatirkan berdampak kerawanan sosial, karena masih ada tambahan orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 52.450 orang.
“Kondisi ekonomi Jateng sangat berat. Pemprov Jateng harus segera membelanjan APBD untuk memberikan stimulan ke sektor swasta dan mengungkit perekonomian daerah,” ujar Riyono.
