Semarang, Kabarku.net – Fraksi Partai Keadailan Sejahtera (FPKS) DPRD Jawa Tengah merasa prihatin dengan kondisi kasus Covid-19 di yang terus meningkat, bahkan pejabat provinsi dan kabupaten/kota banyak terkena virus ini.
Demikian pula dengan munculnya klaster-klaster baru penyebaran Covid-19 di kabupaten/kota cukup mengkhawatirkan.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jawa Tengah, Riyono mengungkapkan pada 23 Juli 2020 terjadi peningkatan kasus baru dari sebanyak 898 menjadi 1.172.
Dengan jumlah positif Covid-19 tercatat sebanyak 7.593 orang dengan pasien sembuh sebanyak 3.777 orang dan meninggal 636 orang.
“Kasus kematian Covid-19 di Jawa Tengah cukup tinggi. Masuk lima 5 besar nasional ini membutuhkan kewaspadaan baik eksekutif dan legeslatif,” katanya Minggu (26/7).
Untuk itu, Riyono mendesak agar pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Tengah segera menyalurkan anggaran penangan Covid-19 senilai Rp2,1 triliun untuk penanganan sektor kesehatan dan ekonomi.
Baca juga :
- FSPMI Jateng Laporkan Pemotongan THR Pekerja Outsourcing PLN ke Disnakertrans
- Modena Luncurkan Water Heater Seri ES 15 SKY dan ES 30 SKY Berteknologi IoT di Jateng
- Ganjar Panjat Bak Truk Guna Pastikan Tak Angkut Pemudik
- Kejari Kota Semarang Sediakan Layanan “Curhat Mas Adhi”
- Mbah Katini Sumringah Rumahnya Dapat Sambungan Listrik Gratis
Menurut ia, bahwa angka reproduksi efektif di Jawa Tengah masih di atas angka 1, artinya masih tinggi, sehingga harus diturunkan di bawah 1.
Perlu digelar swab test massal dan tracking terhadap kluster baru yang terjadi di Grobogan, Kudus, Wonogiri, Jepara, Kota Semarang di Pemalang, dan RSUD dr. Moewardi Solo.
Pemprov Jawa Tengah, lanjut Riyono telah mengalokasikan anggaran penangan Covid-19 sektor kesehatan senilai Rp426,79 miliar untuk Dinas Kesehatan dan tujuh rumah sakit.
Sektor ekonomi senilai Rp222,45 miliar untuk enam organisasi perangkat daerah (OPD), alokasi paling besar di Dinas Koperasi dan UKM senilai Rp108,78 miliar, serta jaring pengaman sosial senilai Rp1,337 triliun dengan alokasi terbesar di Dinas Sosial senilai Rp1,3 triliun.
“Dari dana senilai Rp1,98 triliun ternyata baru terealisasi Rp558,97 miliar atau 28.13 persen. Ini menunjukkan kinerja sangat lambat dan perlu kerja keras eksekutif sebagai eksekutor program penanganan Covid 19,” ujar Riyono.
Menurut Riyono, kendala pendataan dan lambatnya jaring pengaman ekonomi membuat dana Rp1,3 triliun untuk bansos baru realisasi Rp319 miliar.
Padahal bantuan sosial (bansos) saat ini sangat diperlukan oleh masyarakat yang terkena dampak Covid-19 .
“Dana ada, kenapa lambat realisainya? Dampaknya pertumbuhan ekonomi saat ini hanya 2,6 persen dan angka kemiskinan bertambah 340.000 lebih, pengganguran juga meningkat. Ini harus segera diselesaikan,” tandasnya.
